My confession

Akhirnya setelah pada bulan-bulan terakhir tahun 2007 yang lalu harga minyak mentah dunia hampir mendekati US$100, harga minyak mentah dunia mencapai US$100 pada perdagangan di New York Mercantile Exchange pada tanggal 03 Januari 2008 kemarin untuk pengiriman bulan Februari mendatang. Harga ini tercapai setelah pemerintah AS mengumumkan penurunan cadangan minyak mentah yang dimilikinya melebihi perkiraan yang telah dilakukan.

Harga US$100 per barel ini (tentunya akan) membawa dampak signifikan bagi perekonomian (baik dunia secara umum maupun Indonesia khususnya) apalagi bilamana harga ini ternyata bertahan untuk jangka waktu lama. Bagi negara-negara pengekspor minyak baik yang tergabung dalam OPEC maupun tidak, tentunya dalam jangka pendek akan memperoleh windfall profit yang luar biasa. Namun dalam jangka panjang kemungkinan besar negara-negara tersebut tentunya tidak akan merasakan dampak windfall profit ini.

Fadel Gheit, Senior Energy Analyst di Oppenheimer Holdings menyampaikan "Staying at [the $100] level will mean inflation and economic hardship. Price has nothing to do with fundamentals, but it has a broad impact"  (Bertahan pada harga US$100 berarti inflasi dan ekonomi menjadi semakin berat. Harga tersebut tidak berhubungan dengan fundamental, tapi tentu saja (akan) memiliki dampak yang luas).

Semoga saja yang disampaikan Fadel Gheit tersebut di atas tidak menjadi kenyataan. Artinya semoga saja harga ini bukanlah trend dari harga minyak itu sendiri (Tom Kloza, Chief Analyst for the Oil Price Information Service, di Wall Street). Karena bila saja apa yang disampaikan Fadel Gheit tersebut di atas menjadi kenyataan, akan sangat sulit bagi pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Hal ini terutama mengacu pada kenyataan bahwa secara faktual pada saat ini Indonesia bukan lagi termasuk negara pengekspor minyak bahkan sudah masuk dalam net imported walaupun masih ikut sebagai anggota OPEC. Entah mengapa kita tetap bertahan dalam keanggotaan di OPEC, padahal target 950.000 barel lifting minyak mentah pada tahun 2007 saja tidak tercapai (tercatat sampai dengan akhir 2007, total minyak mentah yang berhasil diproduksi mencapai 875.000 barel).  

Dalam salah satu artikel di Harian Kedaulatan Kakyat yang terbit pada Kamis, 03 Januari 2008 dikemukakan mengenai "Ijazah Presiden Disyaratkan S-1". Tanpa harus membaca lebih banyak dapat dipastikan bahwa hal ini lebih diarahkan untuk menjegal calon presiden tertentu (Megawati Soekarnoputri) dalam pilpres mendatang.

(Mungkin) menjadi pertanyaan banyak pihak mengapa hal-hal ini harus terus terjadi. Saling jegal-menjegal calon presiden baik yang dibungkus melalui bingkai konstitusi (UU) maupun melalui hal lain. Mengapa yang menjadi bahan perdebatan/perhatian hanyalah syarat pendidikan dan bukannya kompetensi kepemimpinan seorang calon secara keseluruhan?

Sebagaimana telah disampaikan dalam tulisan sebelumnya (Pemimpin "Luar Biasa") seorang Henry Kissinger mengingatkan bahwa untuk menjadi kepala negara tidak (hanya) perlu keintelektualan, tetapi kekuatan, keberanian, dan kecerdikan.

Dengan demikian ketika pada saat ini bangsa ini masih terjebak pada persyaratan akademis seorang presiden, dan bukan pada cara mencari seorang presiden yang kuat, berani dan cerdik, maka penulis agak sedikit pesimis bahwa bangsa ini dapat disebut sebagai bangsa yang "dewasa".

Dalam artikel berjudul Kepala Negara yang ditulis oleh Jakob Sumardjo di rubrik Opini dalam harian Kompas, Sabtu, 29 Desember 2007 disampaikan bahwa dalam wawancara dengan Oriana Fallaci tahun 1972, Henry Kissinger mengatakan bahwa untuk menjadi kepala negara tidak perlu keintelektualan, tetapi kekuatan, keberanian, dan kecerdikan.

Manusia-manusia intelektual yang hidup dari perenungan dan pemikiran tentang hakikat segala sesuatu tidak cocok untuk menjadi kepala negara. Manusia semacam itu lebih berguna jika menulis buku, bukan untuk diberi jabatan pemerintahan.

Penulis sangat setuju dengan pendapat ini dengan catatan. Memang benar bahwa untuk menjadi kepala negara tidak dibutuhkan seseorang yang (hanya) mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi. Karena pada dasarnya dan dalam kenyataannya, memang biasanya orang yang hanya mengandalkan tingkat intelektualitasnya semata (dalam arti memiliki gelar berderet seperti kereta BBM…) biasanya kurang berani mengambil keputusan yang spekulatif ataupun beresiko (padahal telah diajarkan pada waktu belajar bahwa hasil yang diperoleh berbanding lurus dengan resiko, dan yang harus dilakukan adalah bagaimana meminimalkan resiko, dan bukannya menghindari resiko).

Seseorang dengan tingkat intelektualitas yang tinggi bukan berarti ia memiliki gelar berderet, karena kenyataan yang ada saat ini sangatlah mudah untuk mendapatkan gelar (terutama di Indonesia). Bukankah saat ini banyak lembaga pendidikan yang tidak jelas yang menawarkan gelar tertentu dari tingkat sarjana sampai dengan doktoral bahkan doktor HC dengan membayar sejulah uang tertentu?

Seseorang dengan tingkat intelektualitas yang tinggi bisa saja seorang lulusan SD atau SMP yang karena tempaan pengalaman hidup menjadi seorang yang berani, cerdik dan taktis dalam mengambil keputusan, dan biasanya karena sadar bahwa dirinya "kurang berpendidikan" maka akan menempatkan orang dengan tingkat pendidikan yang lebih mumpuni pada bidang yang kurang lebih tepat… Contoh kasusnya adalah bagaimana mantan Presiden Soeharto yang diakui atau tidak mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat di segala bidang.

Pada saat ini dan di masa-masa mendatang, ketika Indonesia dihadapkan pada suasana yang "tidak biasa" yang membutuhkan pemimpin yang "tidak biasa" atau malah "luar biasa". Bukan luar biasa dalam gelar pendidikannya, namun luar biasa cerdik, luar biasa berani dan luar biasa taktis. Dan bukan pemimpin yang luar biasa jaim !

TEMPO Interaktif, Jakarta: Persoalan reshuffle kabinet mengemuka sebagai langkah politik yang ditunggu pada awal 2007. Namun, sejumlah diskusi penutup akhir tahun justru mulai meragukan demokrasi. Sungguh ironis, para peragu atas demokrasi itu datang dari komunitas masyarakat sipil dan politik. Mereka berkata, betapa demokrasi berbiaya mahal, persoalan sepele dibahas berbulan-bulan, keindonesiaan ditelanjangi, olahraga selalu kalah, sedangkan rakyat tetap miskin.

Sikap lelah atas demokrasi sama berbahayanya dengan ketakutan atas sistem monarki dan diktatorial. Kita masih ingat petuah Tan Malaka, betapa yang sama berpengaruh buruk atas republik adalah kolonialisme dan feodalisme. Ketika kolonialisme tertendang dan feodalisme memudar, kekuasaan menjadi personal dalam orasi Bung Karno dan senyum Soeharto.

Ahli sayap pesawat terbang lulusan Jerman, Profesor Dr B.J. Habibie, mereparasi keindividuan kekuasaan itu dengan menyodorkan demokrasi. Dan Habibie menjadi korban pertama demokrasi yang dia lahirkan, yakni ditolak menjadi presiden hasil pemilihan umum. Abdurrahman Wahid, yang seluruh hidupnya bertumpu pada ranah demokrasi kultural, ikut-ikutan terjungkal lewat demokrasi struktural dan prosedural.

Bangsa malang ini lantas mendapatkan seorang jenderal purnawirawan lagi, setelah Soeharto, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu ia bukan peracik sajian demokrasi itu, kendati mendirikan Partai Demokrat. Sejauh ini Yudhoyono pantas disebut sebagai aktor penting yang gandrung akan demokrasi. Yudhoyono tidak tampak seperti jenderal, walau muncul sinyalemen bahwa ia lebih berperilaku sebagai menantu jenderal. Saking demokratisnya, Yudhoyono lebih berupaya memperkuat sistem multipartai ketimbang sistem presidensial. Ia memberi porsi kepada wakil-wakil partai di kabinet.

Doktrin Kalla

Lain lagi Jusuf Kalla, sekondan Yudhoyono. Ia terlalu menimbang untung dan rugi dalam neraca demokrasi. Tidak mengherankan kalau Kalla sering menuduh demokrasi tidak efektif dan inefisien. Biaya demokrasi terlalu mahal. Pemilu legislatif harus bersamaan dengan pemilu eksekutif. Kalau bisa, pemilihan kepala daerah digelar serentak. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat mencapai tujuan. Begitulah bunyi "doktrin Kalla".

Ironis, banyak yang mengikuti doktrin Kalla. Dr Amir Santoso (Pelita, 16 Desember) dan Radhar Panca Dahana (Seputar Indonesia, 19 Desember) mulai mengutuk demokrasi. Lembaga Ketahanan Nasional mengatakan gubernur seharusnya ditunjuk saja oleh presiden. Para aktivis juga ikut-ikutan menyatakan demokrasi mengubah Indonesia menjadi negara politikus, setelah tampak seperti negara polisi. Kaum muda menyatakan saatnya mereka berkuasa, tapi emoh masuk partai politik.

Tapi doktrinasi sudah kehilangan tempat. Para politikus di Senayan menolak keras doktrin itu. Ya, masyarakat yang mengatakan partai politik paling tidak dipercaya barangkali menganggap bahwa yang untung dengan demokrasi hanya segelintir partai politik dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana tuduhan Amir Santoso. Maka wajar-wajar saja partai politik mendukung demokrasi.

Bangsa Indonesia memang tidak pernah sabar atas demokrasi. Seusai Pemilu 1955 yang ultraliberal, empat tahun kemudian Soekarno tidak lagi menjalankan pemilu, dengan mengeluarkan konsep demokrasi terpimpin. Hasilnya, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Soeharto, atas nama demokrasi Pancasila, malah bertahan lebih lama. Hanya mahasiswa bandel dan cendekiawan keras kepala yang membangkang, tapi segera menghuni pintu penjara.

Dengan pola kediktatoran terselubung itu, rakyat memang terlihat sabar. Hanya, sejarah mencatat betapa hak-hak warga negara terampas, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, serta kekayaan menumpuk hanya di segelintir konglomerat hitam.

Sewindu

Hanya delapan tahun sejak Pemilu 1999, ada yang mencoba mengusik lagi ketidaksabaran rakyat atas demokrasi. Belum ada yang menawarkan monarki atau diktatorialisme. Pola partai tunggal juga tidak diberi alternatif. Adapun teokrasi terdengar sayup-sayup sampai dalam teriakan-teriakan di jalan-jalan. Berarti penolakan atas demokrasi disertai oleh ruang hampa menganga, tanpa tawaran apa-apa. Sabdo pandito ratu? Manunggaling kawulo-gusti? Atau Ana al-Haq?

Politik 2007 memang penuh dengan pemilihan kepala daerah serta sengketanya. Juga barisan politikus dan pejabat yang masuk penjara. Mereka ada pada pucuk pemimpin lembaga atau organisasi yang disebut sebagai tulang belakang demokrasi, yakni partai politik. Mereka besar dan dibesarkan oleh coblosan para pengemis serta orang lapar, penyakitan, dan berpendidikan rendah di kotak-kotak suara. Sebagai pemulung suara rakyat dengan jabatan terhormat, mereka tak segan mempertontonkan fasilitas mewah yang diterima.

Tapi apa benar demokrasi yang menjadi tersangka silang-sengkarut itu? Rasa-rasanya bukan. Kalau demokrasi tidak hadir, barangkali pasukan loreng masih merajalela di jalan-jalan. Preman berpentung dan menggunakan sangkur di pinggang juga terus memburu pedagang kaki lima. Warung-warung makan beratap rumbia dipenuhi oleh gambar pemilik warung bersama orang-orang berpangkat. Ruang-ruang tamu orang-orang pasti dihiasi foto salaman dengan pejabat.

Jelas sudah, demokrasi menghilangkan pangkat orang berpangkat. Presiden pun mudah dituduh tidak punya nyali atau memilih orang-orang tak tepat. Apabila tidak suka dengan keputusan presiden, bisa Anda gugat di pengadilan. Para ulama yang kehilangan terompah di tangga Istana diam-diam ditinggal umatnya. Menteri-menteri yang doyan bernyanyi tak lagi bisa dihafal nama-namanya oleh para pelajar. Buku-buku yang tak masuk akal disobek-sobek atau dicorat-coret hingga tak bisa lagi dibaca.

"Minimal kami punya satu suara untuk menentukan ini negeri, Tuan!"

Itu jawaban atas soal-soal demokrasi yang diseret-seret ke wilayah abstrak dan filosofis itu. Selain rakyat, Anda semua adalah pengemis. Memang, Anda gagah di depan kami, tapi tanpa suara kami, Anda terus menghinakan diri. Demokrasi terang sekali memberi makna substantif, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kini Anda presiden, besok pagi silakan jadi pesinden. Kemarin Anda susah dicari ketika berkuasa, hari ini Anda harus menyediakan secangkir kopi dan sepiring gorengan untuk membujuk para wartawan datang.

Delapan tahun terlalu singkat untuk sekadar lelah dengan demokrasi. Bagi ukuran pelajar, masih setahun lagi lulus sekolah menengah serta belum tentu lulus masuk perguruan tinggi negeri. Usia sewindu hanya memanjangkan beberapa depa pohon kelapa tradisional, kecuali kelapa salak yang bisa berbuah dalam usia satu setengah tahun. Artinya, kalau Anda lelah dengan demokrasi, panjat saja sebatang pohon kelapa berusia 20 tahun. Paling Anda berkeringat atau terjatuh, tapi batang pohon itu tetap tertancap kukuh.

Tanpa kearifan intelektual dan kegigihan bak pejuang, demokrasi memang terlihat menyedihkan. Hanya, bangsa ini belum pernah benar-benar hidup berdampingan dengan demokrasi. Akibat-akibat negatifnya berusia lama, termasuk kegamangan atas demokrasi yang mengalir dalam pena para penolaknya.

* Indra Jaya Piliang, Analis Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, Jakarta

Sebuah berita disampaikan Trijaya FM pada Kamis, 13 Desember 2007 pukul 14.30 menyatakan bahwa pemerintah dianggap tidak konsisten berkenaan dengan rencana konversi energi nasional. Sudah kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat banyak dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yang (rencananya) akan mengalihkan penggunaan premium dengan oktan 88 ke premium oktan 90 untuk kendaraan pribadi dan pembatasan pembelian premium maksimal 10 liter per harinya bagi kendaraan angkutan umum, yang (rencananya) akan dimulai dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan alasan konsumsi BBM bersubsidi secara nasional lebih terfokus di wilayah tersebut.

Ketidak-konsistenan pemerintah ini terlihat dari belum lama rencana tersebut diutarakan, ketiaka ternyata harga minyak mentah dunia mulai turun di bawah level 90 dollar pada minggu ini, Wapres menyatakan bahwa rencana tersebut akan ditinjau kembali. Entah apakah mungkin dalam beberapa hari mendatang akan ada revisi lagi dari Wapres mengenai pernyataannya tersebut, mengingat ternyata pada perdagangan Rabu, 12 Desember 2007, harga minyak mentah telah kembali ke level di atas 90 dollar (kurang lebih 94 dollar).

Hal ini menarik untuk diperhatikan, apalagi ternyata ketidak-konsistenan ini bukan hanya terjadi sekali ini saja. Sangat banyak ketidak-konsistenan-ketidak-konsistenan yang sering terjadi di republik ini, apalagi setelah pilpres langsung tahun 2004 yang lalu. Mulai dari ketidak-konsistenan dalam penanganan bencana gempa bumi di Yogyakarta, ketidak-konsistenan dalam penanganan lumpur panas Lapindo, maupun ketidak-konsistenan dalam konversi minyak tanah ke gas, sebagai contoh.

Apakah ketidak-konsistenan ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih melalui pilpres langsung tahun 2004 sangat berhati-hati, sehingga saking hati-hatinya entah siapa yang selamat. Ataukah memang inilah yang terjadi ketika ternyata dalam pilpres langsung tahun 2004 yang lalu, pemenangnya mirip seperti pemenang acara ajang pencarian bakat di TV seperti Indonesian Idol, AFI, atau yang terbaru Mama Mia? Dimana untuk menang, seseorang harus mampu menjual ketidakberdayaannya kepada publik, sehingga publik akhirnya mengasihinya dan "menyumbangkan" sebagian biaya pulsanya kepadanya sebagai bentuk dukungan….

Bila memang ini yang terjadi, masih terkait dengan posting terdahulu, manalah mungkin bangsa ini akan mempunyai fighting spirit atau semangat seperti para founding father terdahulu….

Sungguh memang bukan seseorang dengan titel yang berjejal sampai dengan profesor yang diperlukan bangsa ini dalam memimpin, bilamana yang bersangkutan ternyata tidak bisa konsisten. Oleh karena itu, sekarang mungkin saat yang tepat bagi kita semua untuk mulai membuka atau mungkin memasang iklan di surat kabar atau di media informasi lain bahwa bangsa ini membutuhkan PEMIMPIN YANG KONSISTEN, yang antara perkataan dan perbuatan dapat seia sekata.

Kafi Kurnia dalam Intrik yang disiarkan oleh Trijaya FM pada hari Rabu 12 Desember 2007 menceritakan bagaimana seorang Rudy Hartono yang pada tahun 1975 kalah dari Svend Pri di final All England dan mampu bangkit kembali di tahun 1976 dengan semangat yang luar biasa. Itu tercermin dalam pertandingan semi final dengan Fleming Delfs. Di set pertama Rudy Hartono mengalahkan Fleming Delfs dengan 15-10. Tetapi sepatu baru Rudy Hartono rupanya membuat masalah di set kedua. Sehingga berbalik Rudy kalah 7-15 di set itu. Tetap bersemangat luar biasa di set ketiga, Rudy sudah sempat ketinggalan 2-9. Namun dalam sebuah demonstrasi mental baja dan semanggat membara, Rudy memperlihatkan sebuah keteguhan perjuangan yang sangat luar biasa. Point demi point di raih Rudy. Hingga akhirnya tiba di detik mendebarkan 9-13. Rudy di jurang kekalahan. Tapi Rudy tetap mengusung semangat didepan. Rudy berhasil akhirnya menyamakan skore 13-13. Dalam perpanjangan 5 angka, dengan semangat yang tidak bisa diungkapan, Rudy akhirnya memenangkan pertandingan itu 18-13. Di final, Rudy mengalahkan Lim Swie King dan akhirnya menjadi juara 8 kali All England. Saat itu seluruh negeri lompat, bersorak, dan joged bersama.

Cerita tentang Rudy Hartono tersebut tentunya bukan hanya sebuah cerita saja, apalagi di saat bangsa ini tengah terengah-engah untuk mempertahankan dirinya sebagai bangsa yang pernah "besar" dalam segala bidang.

Entah mengapa, bila diperhatikan bersama semenjak reformasi yang digelorakan hampir 10 tahun yang lalu, bangsa ini bukannya semakin baik keadaannya, tetapi cenderung semakin buruk. Lihat saja bagaimana bangsa ini tidak pernah lagi mencapai juara umum atau minimal 2 besar dalam pesta olahraga antarbangsa Asia Tenggara (Sea Games), atau bagaimana banyaknya budaya bangsa yang diklaim sepihak oleh negara tetangga dan serumpun kita, Malaysia atau bagaimana satu persatu daerah kita lepas (dimulai dari lepasnya Timor-Timur, kemudian yang terkini adalah lepasnya P. Sipadan dan P. Likitan).

Menjadi suatu pertanyaan penting bagi kita semua, masihkah bangsa ini memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Mahapatih Gadjah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa atau semangat Bung Karno ketika memproklamirkan kemerdekaan? Jangan-janga semangat itu sudah hampir tidak ada lagi seiring dengan semakin apatisnya masyarakat banyak dengan keadaan yang ada saat ini.

Pada dasarnya semangat itu tergantung pada dua hal pokok (biasanya hal ini digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya mencapai tujuan bersama), yaitu (1) kepemimpinan itu sendiri, dan (2) motivasi.

Secara terinci dan singkat dapat dijelaskan sebagai berikut bagaimana seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bila ternyata semangat itu sendiri tidak tercermin dalam kepemimpinan pemimpinnya?

Bagaimana mungkin seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bilamana pemimpin yang telah dipilihnya ternyata hanya pintar bermain kata-kata tanpa mau bekerja, hanya sibuk menjaga image pribadinya, atau hanya sibuk melontarkan pertanyaan kepada bawahannya? Bukankah tugas pemimpin adalah bekerja dan bukan bertanya?

Atau bagaimana mungkin seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bilamana ternyata tidak ada konsistensi dalam perkataan dan perbuatan atau tidak seia sekatanya orasi dan janji yang sering diungkapkan dengan pelaksanaannya?

Selanjutnya bagaimana mungkin seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bilamana ternyata tidak ada yang memotivasi dirinya untuk melakukan yang terbaik? Ketika ternyata mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata bukannya penghargaan (rewards) dalam bentuk apa pun (dalam arti luas) yang diperoleh, melainkan beban kesulitan hidup yang semakin mendera dari hari demi hari. Tentu bukannya semangat yang ada, tetapi "semaput" alias "megap-megap".

Bangsa ini memerlukan seorang seperti Gajah Mada, Bung Karno atau Rudy Hartono yang baru. Semangat ibarat sayap ajaib yang bisa membawa kita kemana saja. Berkat semangat satu kompi serdadu bisa mengalahkan satu batalion musuh yang jumlahnya sangat besar. Semangat adalah faktor penentu yang dicari setiap pemimpin. Semangat adalah bulldozer yang bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Semoga bangsa ini dapat segera keluar dari kegelapan menuju cahaya gemerlap. Amin…

Budiarto Shambazy dalam opininya di Harian Kompas, 11 Desember 2007 menyampaikan bahwa bangsa ini sedang menderita penyakit sistemik": sistemnya tak keliru, manusianya yang amburadul.

Jadi "penyakit sistemik" itulah yang mengakibatkan keambrukan di berbagai bidang kehidupan. Strukturnya benar, kulturnya salah.

Seperti kata pepatah, "Suara penyanyinya yang sumbang, bukan lagunya yang jelek". Meminjam kiasan politik yang populer di Amerika Serikat, "It’s the mentality, stupid!"

Penyakit sistemik mewabah karena bangsa kehilangan daya saing. Daya saing menurun karena bangsa ini tidak patuh pada aturan alam, aturan hukum, sampai ke aturan main.

KPK benar, tetapi pimpinannya payah. Partai pilar demokrasi, tetapi DPR-nya busuk.

Kemacetan terjadi bukan karena jalan kurang panjang atau jumlah mobil kebanyakan, tetapi pengendara enggak tahu aturan. Moral turun bukan karena gaya hidup konsumerisme, tetapi karena pemimpin gagal jadi teladan.

Selanjutnya Budiarto Shambazy memberikan solusi berkenaan hal ini yaitu bahwa bangsa ini perlu terapi kejut.

Kaisar Meiji melakukan pembaruan melalui restorasinya. Mao Zedong melancarkan revolusi kebudayaan untuk membuang apel-apel busuk dari keranjang.

Mikhail Gorbachev mencanangkan glasnost dan perestroika untuk merubuhkan Tirai Besi. Mahathir Mohamad mengampanyekan "Malaysia Boleh" untuk memajukan puaknya.

Tugas pemimpin berbuat, bukan malah bertanya. 

Dari opini tersebut di atas, pada dasarnya ada dua hal yang patut digarisbawahi yaitu bahwa bangsa ini (1) telah kehilangan keteladanan dari para pemimpinnya, dan (2) tugas pemimpin adalah berbuat dan bukan malah bertanya.

Keteladanan itu terkait bahwa ternyata pemimpin yang dipilih oleh lebih dari 60% warga negara Indonesia tenyata dalam pelaksanaan kepemimpinannya lebih banyak bertanya atau bahkan cenderung untuk menjaga image daripada melakukan tindakan nyata. Tanpa adanya tindakan nyata dari pemimpin, tentunya semua janji yang diungkapkan pada saat kampanye pilpres yang lalu akan dianggap sebagai janji-janji kosong. Benarlah kiranya ungkapan "Memang lidah tak bertulang". Begitu mudah janji diungkapkan untuk selanjutnya diingkari.

Semoga saja hal ini tidak akan terjadi dalam pilpres mendatang. Sebab bilamana hal ini terjadi, apalah gunanya pilpres dilakukan….

Ketiga idiom di atas menjadi sangat populer beberapa waktu ini. Istilah "tebang pilih" mulai terdengar ketika mantan Presiden Megawati mengatakan bahwa proses pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden SBY lebih pada tebang pilih, terbukti bahwa ternyata dari sekian banyak pejabat yang dibidik oleh KPK adalah mantan-mantan pejabat era kepemimpinan Megawati (tentunya tidak termasuk SBY & JK yang kebetulan waktu itu juga menjabat….). Dan ternyata memang semakin jelas ketika ternyata kasus aliran dana DKP dihentikan oleh KPK dengan alasan kurangnya bukti, padahal mantan Menteri Rokhmin Dahuri dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi hanya berdasarkan catatan Sekjen DKP waktu itu. Dan celakanya lagi Rokhmin Dahuri harus masuk ke penjara dalam jangka waktu yang lebih lama daripada Sekjennya.

Selanjutnya, karena gerah dengan pernyataan lawan-lawan politiknya tersebut, bersamaan dengan peresmian Gedung PPATK pada 27 Nopember 2007, Presiden menyatakan bahwa yang dilakukan saat ini adalah cuci piring (entah piringnya siapa yang dicuci) karena pada era yang lalu dimana banyak pihak yang "berpesta pora" meninggalkan "piring-piring kotor" yang berserakan dan kebanyakan pihak hanya cuci tangan saja. Oleh karena itu, beliau berpesan agar pihak-pihak yang merasa "piringnya" dicuci jangan mengganggu proses cuci piring tersebut.

Dalam kaitannya dengan pernyataan Presiden ini, pakar komunikasi politik UI, Effendy Ghazali, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Presiden dapat dikatakan sebuah blunder, karena semestinya presiden menyadari bahwa langsung maupun tidak langsung, presiden yang berkuasa saat ini adalah termasuk dalam orang-orang yang berpesta pora itu, dari semenjak masa pemerintahan Presiden Soeharto sampai dengan masa pemerintahan Presiden Megawati. Oleh karena itu, sangatlah lucu dan tidak bijaksana bilamana yang bersangkutan menyatakan hal ini. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah (dalam bahasa gaulnya), "Emangnya selama ini ada dimana?"

Entah mengapa hal ini harus diungkapkan oleh presiden saat ini, ketika saat-saat menjelan Pemilu sudah mendekat. Mengapa Mr. President, tidak mengurangi kata-katanya (yang mungkin dimaksudkan untuk menjaga citranya) dengan lebih banyak bertindak untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini?Bukankah masih sangat banyak permasalahan lain yang lebih penting untuk diselesaikan (misalnya permasalahan Adelin Lies, permasalahan lumpur Sidoarjo, tingkat pengangguran yang tinggi, penyiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, dlsb), ketimbang hanya membuat suasana menjadi "panas" dan tidak kondusif. Bukankah daripada hanya berupaya menjaga citra melalui omongan yang mungkin dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri, akan lebih baik bila menjaga citra dengan memberikan karya nyata.

Tapi mungkin memang inilah salah satu tipe pemimpin yang lebih mengutamakan perasaan daripada rasio dalam mengambil keputusan, di samping prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan "sudah lambat tapi tetap tidak selamat" yang dianut selama ini. Wallahu ‘alam….

Akhirnya, seperti telah dikemukakan dalam posting terdahulu, nasi sudah menjadi bubur. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa "nrima" menikmati bubur yang telah kita ramu bersama dalam pilpres 2004 yang lalu. Semoga saja kesalahan ini tidak akan terulang kembali dalam pilpres 2009 mendatang.

Salah satu berita utama dalam Harian Kompas 26 Nopember 2007 adalah kesimpulan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golkar yang disampaikan oleh Wakil Presiden M Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar dalam penutupan acara tersebut, bahwa demokrasi hanyalah cara, alat, atau proses, dan bukan tujuan, sehingga bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini karena demokrasi itu sendiri adalah cara yang harus membawa manfaat, yaitu peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Penulis sepenuhnya setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar tersebut di atas. Memang benar pada hakikatnya yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Setelah kedua hal tersebut tercapai, yang selanjutnya dilakukan adalah pemerataan tingkat kesejahteraan dengan maksud untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Selaras dengan pelaksanaan peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat, serta pemerataannya dapat dilakukan pendidikan politik secara bertahap dan tidak dengan serta merta seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Reformasi 1998 yang dimaksudkan untuk membawa perbaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, "mengeluarkan seluruh warga Indonesia dari belenggu tirani", ternyata dalam kenyataannya tidak lebih dari upaya pergantian kekuasaan yang ternyata tidak membawa perbaikan apa pun bagi bangsa ini.

Bila dibandingkan dengan masa sebelum reformasi 1998 (bukannya penulis mau bernostalgia), bukannya kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat (meskipun ada pula kemajuan, seperti kebebasan berpendapat), namun ternyata lebih banyak kemunduran yang dirasakan. Dalam bidang pemerintahan, dibandingkan dengan masa pra reformasi 1998, masa pasca reformasi 1998 pembangunan yang dilaksanakan cenderung tanpa perencanaan yang matang, bahkan tidak jelas. Jalur koordinasi pun (walaupun memang koordinasi adalah hal yang paling sulit di Indonesia) tidak lebih baik, bahkan cenderung lebih buruk.

Akibatnya adalah bila pada masa pra reformasi 1998, korupsi hanya terpusat di pemerintahan pusat saja, pada masa pasca reformasi 1998, korupsi semakin meluas bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga menyebar di tingkat daerah sampai dengan kelurahan. Dengan demikian, secara logika reformasi 1998 sebenarnya merupakan pupuk yang meyuburkan korupsi di Indonesia.

Akhirnya, seperti tergambar dalam ilustrasi di atas, maka demokrasi yang semula akan dicapai melalui reformasi 1998, tidak menjadi kenyataan malah democrazy-lah yang ada.

Quick count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum ( atau pemilihan kepala daerah) dengan menggunakan TPS ( Tempat Pemungutan Suara ) sampel. Dengan quick count, hasil perhitungan suara bisa diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup. Kecepatan ini bisa didapat karena dalam quick count kita tidak menghitung suara dari semua TPS, cukup dengan sampel TPS saja. Inilah salah satu sumbangan penting dunia ilmu pengetahuan, terutama statistik dalam politik. Jika penarikan sampel dilakukan dengan benar, prosedur pencatatan dilakukan dengan tepat, meski hanya memakai sampel TPS, hasil quick count akan sama dengan hasil Pemilu / Pilkada.

Quick count semula dipakai untuk mengatasi kelemahan perhitungan suara yang berlangsung lama. Padahal kecepatan dan kepastian hasil siapa yang menang dalam Pemilu atau Pilkada penting diketahui secepat mungkin oleh publik. KPU / KPUD barangkali akan mengumumkan hasil Pemilu / Pilkada beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian. Selama proses itu, tensi politik akan terus tinggi. Quick count berguna untuk mendinginkan tensi politik itu agar publik bisa mulai kehidupan sehari-hari kembali. Hasil quick count tentulah akan punya dampak politik besar. Politisi, kandidat, media hingga masyarakat umum akan menunggu hasil quick count. Karena itu, quick count harus dilakukan dengan benar. Jika quick count dilakukan secara salah, dengan metodologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, quick count justru bisa menimbulkan ”masalah” baru. Hasil quick count bisa jadi akan menjadi kontroversi yang tidak berkesudahan siapa pemenang Pemilu / Pilkada.

Dalam Rubrik Politik dan Hukum Harian Kompas yang terbit pada 21 Nopember 2007, terdapat artikel dengan judul Hasil "Quick Count" Diusulkan Ditahan, karena diyakini berpotensi mempengaruhi pilihan rakyat dan juga berisiko memancing konflik. Dari judul dan pemahaman penulis mengenai artikel di Harian Kompas tersebut dan dengan mengacu pada beberapa sumber yang pernah dibaca, kekhawatiran sebagian orang terhadap hasil quick count yang beresiko memancing konflik ada benarnya. Contoh terkini adalah hasil Pilkada Maluku Utara, dimana dua pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah saling berhadapan dan menyampaikan kepada masyarakat (pendukung masing-masing Cagub dan Cawagub) bahwa berdasarkan quick count yang dilakukan oleh lembaga tertentu, pasangan tersebut memenangkan pilkada tersebut. Sedangkan di satu sisi, ternyata berdasarkan pengumuman dari lembaga resmi (KPUD ataupun KPU) ternyata berbeda jauh.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan mempengaruhi pilihan rakyat, kemungkinan besar hal ini tidak terjadi. Sesuatu yang (mungkin) mempengaruhi pilihan rakyat adalah hasil survey dari lembaga yang juga biasanya mengadakan quick count. Hal ini secara kentara maupun tidak telah terbukti dalam pilpres 2004, dimana melalui suatu stasiun televisi tertentu, terlihat bahwa setiap hari masyarakat selalu disuguhi berita mengenai salah satu calon presiden yang tingkat popularitasnya melebihi tingkat popularitas calon lainnya, bahkan sampai dengan h-7 pilpres dilaksanakan.

Dalam masyarakat yang belum dewasa (dalam berdemokrasi), tentunya hal ini akan (sangat) mempengaruhi pilihan mereka sebelum mereka masuk ke dalam bilik pemilihan. Apalagi ternyata ketidakdewasaan rakyat juga didukung oleh infrastruktur partai yang mereka pilih yang juga tidak dewasa atau malah kadang bersikap "banci".

Selanjutnya menurut pendapat pribadi penulis memang seharusnya hasil quick count ditahan dan tidak segera dikeluarkan sampai dengan pemilihan itu selesai. Kalaupun akan dikeluarkan sebaiknya bukan untuk konsumsi masyarakat secara umum, karena cenderung akan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat. Selanjutnya, mungkin pula dalam hubungannya dengan survey mengenai calon (apa pun itu), sebaiknya hanya untuk kalangan terbatas saja (terutama partai pendukung saja) karena terbukti dalam pilpres 2004 yang lalu, (mungkin) survey telah mempengaruhi banyak orang untuk memilih pemimpin yang salah, sehingga seperti telah disampaikan dalam posting sebelumnya, seorang Frangky Sahilatua membuat syair yang isinya keinginan untuk memiliki presiden yang baru…