Koordinasi
Ilustrasi di atas menggambarkan tentang realitas kehidupan ini dimana, setiap orang/organisasi/badan/lembaga pastinya memiliki beragam keinginan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian. Tentunya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan terwujud dengan baik bilamana tidak ada orang yang mau dan mampu mengkoordinasikan keinginan-keinginan yang berbeda tersebut.
Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan akan terjadi sinergi antar tiap orang/organisasi/badan/lembaga yang pada akhirnya akan mebawa kebaikan bagi semua pihak yang ada seperti terlihat pada gambar berikut.
Namun demikian, ternyata bukan hanya biaya pendidikan dan biaya kesehatan saja yang mahal harganya di Indonesia, bahkan koordinasi antar badan pun sangat sangat mahal harganya. Contoh mutakhir adalah kejadian saling menyalahkan antara Departemen Kehutanan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI berkenaan dengan putusan bebas terdakwa illegal logging Adelin Lis, oleh Pengadilan Negeri Medan, yang disebabkan tidak adanya koordinasi antara pihak terkait.
Entah mengapa kejadian-kejadian yang berkenaan dengan kurangnya koordinasi ini seringkali terjadi di Indonesia. Betapa banyak kebijakan yang (sebenarnya) sangat baik dan diarahkan untuk kepentingan rakyat yang hanya bagus di atas kertas namun ternyata tidak dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan. Bukan hanya kebijakan yang melibatkan banyak departemen/lembaga/badan saja yang mengalami hal ini karena lemahnya koordinasi antar departemen/lembaga/badan, bahkan kebijakan yang hanya melibatkan satu departemen/lembaga/badan juga mengalami hal ini, karena lemahnya koordinasi antara bagian yang ada dalam departemen/lembaga/badan tersebut. Istilah kerennya masih terdapat ego sektoral antara tiap departemen/lembaga/badan bahkan antara tiap bagian/seksi dalam departemen/lembaga/badan tersebut.
Bilamana kita melihat pada nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila, yaitu gotong royong, tidak seharusnya kejadian tidak adanya koordinasi terjadi di Indonesia. Sebab, bukankah tanpa koordinasi tidak mungkin akan ada gotong royong?
Selain permasalahan koordinasi yang sulit terlaksana sebagai akibat ego sektoral tersebut di atas, ternyata disadari maupun tidak, kualitas orang yang memimpin sebagai seorang koordinator juga mengambil peran penting dalam permasalahan koordinasi ini. Berdasarkan pengalaman yang ada (dan ini terbukti), ternyata semakin tegas seorang pemimpin akan semakin baik tingkat koordinasi yang ada. Memang belum ada penelitian lebih mendalam mengapa hal ini bisa terjadi. Namun demikian, bila kita melihat bersama permasalahan koordinasi di negara ini dari era kemerdekaan sampai dengan saat ini, diakui atau tidak, disadari atau tidak, ternyata tingkat koordinasi pada masa pemerintahan Soeharto masih lebih baik daripada masa pemerintahan saat ini.
Anyway, itulah sekilas foto Indonesia saat ini. Sebagai salah seorang warga negara, anggota keluarga besar bangsa Indonesia, saya pribadi dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengharapkan semoga suatu saat nanti (semoga tidak dalam waktu lama) koordinasi bukan lagi merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, sehingga tujuan pembentukan negara ini yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat lebih cepat terwujud. Amin…
