Demokrasi
Salah satu berita utama dalam Harian Kompas 26 Nopember 2007 adalah kesimpulan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golkar yang disampaikan oleh Wakil Presiden M Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar dalam penutupan acara tersebut, bahwa demokrasi hanyalah cara, alat, atau proses, dan bukan tujuan, sehingga bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini karena demokrasi itu sendiri adalah cara yang harus membawa manfaat, yaitu peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.
Penulis sepenuhnya setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar tersebut di atas. Memang benar pada hakikatnya yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Setelah kedua hal tersebut tercapai, yang selanjutnya dilakukan adalah pemerataan tingkat kesejahteraan dengan maksud untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.
Selaras dengan pelaksanaan peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat, serta pemerataannya dapat dilakukan pendidikan politik secara bertahap dan tidak dengan serta merta seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Reformasi 1998 yang dimaksudkan untuk membawa perbaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, "mengeluarkan seluruh warga Indonesia dari belenggu tirani", ternyata dalam kenyataannya tidak lebih dari upaya pergantian kekuasaan yang ternyata tidak membawa perbaikan apa pun bagi bangsa ini.
Bila dibandingkan dengan masa sebelum reformasi 1998 (bukannya penulis mau bernostalgia), bukannya kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat (meskipun ada pula kemajuan, seperti kebebasan berpendapat), namun ternyata lebih banyak kemunduran yang dirasakan. Dalam bidang pemerintahan, dibandingkan dengan masa pra reformasi 1998, masa pasca reformasi 1998 pembangunan yang dilaksanakan cenderung tanpa perencanaan yang matang, bahkan tidak jelas. Jalur koordinasi pun (walaupun memang koordinasi adalah hal yang paling sulit di Indonesia) tidak lebih baik, bahkan cenderung lebih buruk.
Akibatnya adalah bila pada masa pra reformasi 1998, korupsi hanya terpusat di pemerintahan pusat saja, pada masa pasca reformasi 1998, korupsi semakin meluas bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga menyebar di tingkat daerah sampai dengan kelurahan. Dengan demikian, secara logika reformasi 1998 sebenarnya merupakan pupuk yang meyuburkan korupsi di Indonesia.
Akhirnya, seperti tergambar dalam ilustrasi di atas, maka demokrasi yang semula akan dicapai melalui reformasi 1998, tidak menjadi kenyataan malah democrazy-lah yang ada.
