My confession

Dalam artikel berjudul Kepala Negara yang ditulis oleh Jakob Sumardjo di rubrik Opini dalam harian Kompas, Sabtu, 29 Desember 2007 disampaikan bahwa dalam wawancara dengan Oriana Fallaci tahun 1972, Henry Kissinger mengatakan bahwa untuk menjadi kepala negara tidak perlu keintelektualan, tetapi kekuatan, keberanian, dan kecerdikan.

Manusia-manusia intelektual yang hidup dari perenungan dan pemikiran tentang hakikat segala sesuatu tidak cocok untuk menjadi kepala negara. Manusia semacam itu lebih berguna jika menulis buku, bukan untuk diberi jabatan pemerintahan.

Penulis sangat setuju dengan pendapat ini dengan catatan. Memang benar bahwa untuk menjadi kepala negara tidak dibutuhkan seseorang yang (hanya) mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi. Karena pada dasarnya dan dalam kenyataannya, memang biasanya orang yang hanya mengandalkan tingkat intelektualitasnya semata (dalam arti memiliki gelar berderet seperti kereta BBM…) biasanya kurang berani mengambil keputusan yang spekulatif ataupun beresiko (padahal telah diajarkan pada waktu belajar bahwa hasil yang diperoleh berbanding lurus dengan resiko, dan yang harus dilakukan adalah bagaimana meminimalkan resiko, dan bukannya menghindari resiko).

Seseorang dengan tingkat intelektualitas yang tinggi bukan berarti ia memiliki gelar berderet, karena kenyataan yang ada saat ini sangatlah mudah untuk mendapatkan gelar (terutama di Indonesia). Bukankah saat ini banyak lembaga pendidikan yang tidak jelas yang menawarkan gelar tertentu dari tingkat sarjana sampai dengan doktoral bahkan doktor HC dengan membayar sejulah uang tertentu?

Seseorang dengan tingkat intelektualitas yang tinggi bisa saja seorang lulusan SD atau SMP yang karena tempaan pengalaman hidup menjadi seorang yang berani, cerdik dan taktis dalam mengambil keputusan, dan biasanya karena sadar bahwa dirinya "kurang berpendidikan" maka akan menempatkan orang dengan tingkat pendidikan yang lebih mumpuni pada bidang yang kurang lebih tepat… Contoh kasusnya adalah bagaimana mantan Presiden Soeharto yang diakui atau tidak mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat di segala bidang.

Pada saat ini dan di masa-masa mendatang, ketika Indonesia dihadapkan pada suasana yang "tidak biasa" yang membutuhkan pemimpin yang "tidak biasa" atau malah "luar biasa". Bukan luar biasa dalam gelar pendidikannya, namun luar biasa cerdik, luar biasa berani dan luar biasa taktis. Dan bukan pemimpin yang luar biasa jaim !

TEMPO Interaktif, Jakarta: Persoalan reshuffle kabinet mengemuka sebagai langkah politik yang ditunggu pada awal 2007. Namun, sejumlah diskusi penutup akhir tahun justru mulai meragukan demokrasi. Sungguh ironis, para peragu atas demokrasi itu datang dari komunitas masyarakat sipil dan politik. Mereka berkata, betapa demokrasi berbiaya mahal, persoalan sepele dibahas berbulan-bulan, keindonesiaan ditelanjangi, olahraga selalu kalah, sedangkan rakyat tetap miskin.

Sikap lelah atas demokrasi sama berbahayanya dengan ketakutan atas sistem monarki dan diktatorial. Kita masih ingat petuah Tan Malaka, betapa yang sama berpengaruh buruk atas republik adalah kolonialisme dan feodalisme. Ketika kolonialisme tertendang dan feodalisme memudar, kekuasaan menjadi personal dalam orasi Bung Karno dan senyum Soeharto.

Ahli sayap pesawat terbang lulusan Jerman, Profesor Dr B.J. Habibie, mereparasi keindividuan kekuasaan itu dengan menyodorkan demokrasi. Dan Habibie menjadi korban pertama demokrasi yang dia lahirkan, yakni ditolak menjadi presiden hasil pemilihan umum. Abdurrahman Wahid, yang seluruh hidupnya bertumpu pada ranah demokrasi kultural, ikut-ikutan terjungkal lewat demokrasi struktural dan prosedural.

Bangsa malang ini lantas mendapatkan seorang jenderal purnawirawan lagi, setelah Soeharto, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu ia bukan peracik sajian demokrasi itu, kendati mendirikan Partai Demokrat. Sejauh ini Yudhoyono pantas disebut sebagai aktor penting yang gandrung akan demokrasi. Yudhoyono tidak tampak seperti jenderal, walau muncul sinyalemen bahwa ia lebih berperilaku sebagai menantu jenderal. Saking demokratisnya, Yudhoyono lebih berupaya memperkuat sistem multipartai ketimbang sistem presidensial. Ia memberi porsi kepada wakil-wakil partai di kabinet.

Doktrin Kalla

Lain lagi Jusuf Kalla, sekondan Yudhoyono. Ia terlalu menimbang untung dan rugi dalam neraca demokrasi. Tidak mengherankan kalau Kalla sering menuduh demokrasi tidak efektif dan inefisien. Biaya demokrasi terlalu mahal. Pemilu legislatif harus bersamaan dengan pemilu eksekutif. Kalau bisa, pemilihan kepala daerah digelar serentak. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat mencapai tujuan. Begitulah bunyi "doktrin Kalla".

Ironis, banyak yang mengikuti doktrin Kalla. Dr Amir Santoso (Pelita, 16 Desember) dan Radhar Panca Dahana (Seputar Indonesia, 19 Desember) mulai mengutuk demokrasi. Lembaga Ketahanan Nasional mengatakan gubernur seharusnya ditunjuk saja oleh presiden. Para aktivis juga ikut-ikutan menyatakan demokrasi mengubah Indonesia menjadi negara politikus, setelah tampak seperti negara polisi. Kaum muda menyatakan saatnya mereka berkuasa, tapi emoh masuk partai politik.

Tapi doktrinasi sudah kehilangan tempat. Para politikus di Senayan menolak keras doktrin itu. Ya, masyarakat yang mengatakan partai politik paling tidak dipercaya barangkali menganggap bahwa yang untung dengan demokrasi hanya segelintir partai politik dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana tuduhan Amir Santoso. Maka wajar-wajar saja partai politik mendukung demokrasi.

Bangsa Indonesia memang tidak pernah sabar atas demokrasi. Seusai Pemilu 1955 yang ultraliberal, empat tahun kemudian Soekarno tidak lagi menjalankan pemilu, dengan mengeluarkan konsep demokrasi terpimpin. Hasilnya, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Soeharto, atas nama demokrasi Pancasila, malah bertahan lebih lama. Hanya mahasiswa bandel dan cendekiawan keras kepala yang membangkang, tapi segera menghuni pintu penjara.

Dengan pola kediktatoran terselubung itu, rakyat memang terlihat sabar. Hanya, sejarah mencatat betapa hak-hak warga negara terampas, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, serta kekayaan menumpuk hanya di segelintir konglomerat hitam.

Sewindu

Hanya delapan tahun sejak Pemilu 1999, ada yang mencoba mengusik lagi ketidaksabaran rakyat atas demokrasi. Belum ada yang menawarkan monarki atau diktatorialisme. Pola partai tunggal juga tidak diberi alternatif. Adapun teokrasi terdengar sayup-sayup sampai dalam teriakan-teriakan di jalan-jalan. Berarti penolakan atas demokrasi disertai oleh ruang hampa menganga, tanpa tawaran apa-apa. Sabdo pandito ratu? Manunggaling kawulo-gusti? Atau Ana al-Haq?

Politik 2007 memang penuh dengan pemilihan kepala daerah serta sengketanya. Juga barisan politikus dan pejabat yang masuk penjara. Mereka ada pada pucuk pemimpin lembaga atau organisasi yang disebut sebagai tulang belakang demokrasi, yakni partai politik. Mereka besar dan dibesarkan oleh coblosan para pengemis serta orang lapar, penyakitan, dan berpendidikan rendah di kotak-kotak suara. Sebagai pemulung suara rakyat dengan jabatan terhormat, mereka tak segan mempertontonkan fasilitas mewah yang diterima.

Tapi apa benar demokrasi yang menjadi tersangka silang-sengkarut itu? Rasa-rasanya bukan. Kalau demokrasi tidak hadir, barangkali pasukan loreng masih merajalela di jalan-jalan. Preman berpentung dan menggunakan sangkur di pinggang juga terus memburu pedagang kaki lima. Warung-warung makan beratap rumbia dipenuhi oleh gambar pemilik warung bersama orang-orang berpangkat. Ruang-ruang tamu orang-orang pasti dihiasi foto salaman dengan pejabat.

Jelas sudah, demokrasi menghilangkan pangkat orang berpangkat. Presiden pun mudah dituduh tidak punya nyali atau memilih orang-orang tak tepat. Apabila tidak suka dengan keputusan presiden, bisa Anda gugat di pengadilan. Para ulama yang kehilangan terompah di tangga Istana diam-diam ditinggal umatnya. Menteri-menteri yang doyan bernyanyi tak lagi bisa dihafal nama-namanya oleh para pelajar. Buku-buku yang tak masuk akal disobek-sobek atau dicorat-coret hingga tak bisa lagi dibaca.

"Minimal kami punya satu suara untuk menentukan ini negeri, Tuan!"

Itu jawaban atas soal-soal demokrasi yang diseret-seret ke wilayah abstrak dan filosofis itu. Selain rakyat, Anda semua adalah pengemis. Memang, Anda gagah di depan kami, tapi tanpa suara kami, Anda terus menghinakan diri. Demokrasi terang sekali memberi makna substantif, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kini Anda presiden, besok pagi silakan jadi pesinden. Kemarin Anda susah dicari ketika berkuasa, hari ini Anda harus menyediakan secangkir kopi dan sepiring gorengan untuk membujuk para wartawan datang.

Delapan tahun terlalu singkat untuk sekadar lelah dengan demokrasi. Bagi ukuran pelajar, masih setahun lagi lulus sekolah menengah serta belum tentu lulus masuk perguruan tinggi negeri. Usia sewindu hanya memanjangkan beberapa depa pohon kelapa tradisional, kecuali kelapa salak yang bisa berbuah dalam usia satu setengah tahun. Artinya, kalau Anda lelah dengan demokrasi, panjat saja sebatang pohon kelapa berusia 20 tahun. Paling Anda berkeringat atau terjatuh, tapi batang pohon itu tetap tertancap kukuh.

Tanpa kearifan intelektual dan kegigihan bak pejuang, demokrasi memang terlihat menyedihkan. Hanya, bangsa ini belum pernah benar-benar hidup berdampingan dengan demokrasi. Akibat-akibat negatifnya berusia lama, termasuk kegamangan atas demokrasi yang mengalir dalam pena para penolaknya.

* Indra Jaya Piliang, Analis Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, Jakarta

Sebuah berita disampaikan Trijaya FM pada Kamis, 13 Desember 2007 pukul 14.30 menyatakan bahwa pemerintah dianggap tidak konsisten berkenaan dengan rencana konversi energi nasional. Sudah kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat banyak dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yang (rencananya) akan mengalihkan penggunaan premium dengan oktan 88 ke premium oktan 90 untuk kendaraan pribadi dan pembatasan pembelian premium maksimal 10 liter per harinya bagi kendaraan angkutan umum, yang (rencananya) akan dimulai dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan alasan konsumsi BBM bersubsidi secara nasional lebih terfokus di wilayah tersebut.

Ketidak-konsistenan pemerintah ini terlihat dari belum lama rencana tersebut diutarakan, ketiaka ternyata harga minyak mentah dunia mulai turun di bawah level 90 dollar pada minggu ini, Wapres menyatakan bahwa rencana tersebut akan ditinjau kembali. Entah apakah mungkin dalam beberapa hari mendatang akan ada revisi lagi dari Wapres mengenai pernyataannya tersebut, mengingat ternyata pada perdagangan Rabu, 12 Desember 2007, harga minyak mentah telah kembali ke level di atas 90 dollar (kurang lebih 94 dollar).

Hal ini menarik untuk diperhatikan, apalagi ternyata ketidak-konsistenan ini bukan hanya terjadi sekali ini saja. Sangat banyak ketidak-konsistenan-ketidak-konsistenan yang sering terjadi di republik ini, apalagi setelah pilpres langsung tahun 2004 yang lalu. Mulai dari ketidak-konsistenan dalam penanganan bencana gempa bumi di Yogyakarta, ketidak-konsistenan dalam penanganan lumpur panas Lapindo, maupun ketidak-konsistenan dalam konversi minyak tanah ke gas, sebagai contoh.

Apakah ketidak-konsistenan ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih melalui pilpres langsung tahun 2004 sangat berhati-hati, sehingga saking hati-hatinya entah siapa yang selamat. Ataukah memang inilah yang terjadi ketika ternyata dalam pilpres langsung tahun 2004 yang lalu, pemenangnya mirip seperti pemenang acara ajang pencarian bakat di TV seperti Indonesian Idol, AFI, atau yang terbaru Mama Mia? Dimana untuk menang, seseorang harus mampu menjual ketidakberdayaannya kepada publik, sehingga publik akhirnya mengasihinya dan "menyumbangkan" sebagian biaya pulsanya kepadanya sebagai bentuk dukungan….

Bila memang ini yang terjadi, masih terkait dengan posting terdahulu, manalah mungkin bangsa ini akan mempunyai fighting spirit atau semangat seperti para founding father terdahulu….

Sungguh memang bukan seseorang dengan titel yang berjejal sampai dengan profesor yang diperlukan bangsa ini dalam memimpin, bilamana yang bersangkutan ternyata tidak bisa konsisten. Oleh karena itu, sekarang mungkin saat yang tepat bagi kita semua untuk mulai membuka atau mungkin memasang iklan di surat kabar atau di media informasi lain bahwa bangsa ini membutuhkan PEMIMPIN YANG KONSISTEN, yang antara perkataan dan perbuatan dapat seia sekata.

Kafi Kurnia dalam Intrik yang disiarkan oleh Trijaya FM pada hari Rabu 12 Desember 2007 menceritakan bagaimana seorang Rudy Hartono yang pada tahun 1975 kalah dari Svend Pri di final All England dan mampu bangkit kembali di tahun 1976 dengan semangat yang luar biasa. Itu tercermin dalam pertandingan semi final dengan Fleming Delfs. Di set pertama Rudy Hartono mengalahkan Fleming Delfs dengan 15-10. Tetapi sepatu baru Rudy Hartono rupanya membuat masalah di set kedua. Sehingga berbalik Rudy kalah 7-15 di set itu. Tetap bersemangat luar biasa di set ketiga, Rudy sudah sempat ketinggalan 2-9. Namun dalam sebuah demonstrasi mental baja dan semanggat membara, Rudy memperlihatkan sebuah keteguhan perjuangan yang sangat luar biasa. Point demi point di raih Rudy. Hingga akhirnya tiba di detik mendebarkan 9-13. Rudy di jurang kekalahan. Tapi Rudy tetap mengusung semangat didepan. Rudy berhasil akhirnya menyamakan skore 13-13. Dalam perpanjangan 5 angka, dengan semangat yang tidak bisa diungkapan, Rudy akhirnya memenangkan pertandingan itu 18-13. Di final, Rudy mengalahkan Lim Swie King dan akhirnya menjadi juara 8 kali All England. Saat itu seluruh negeri lompat, bersorak, dan joged bersama.

Cerita tentang Rudy Hartono tersebut tentunya bukan hanya sebuah cerita saja, apalagi di saat bangsa ini tengah terengah-engah untuk mempertahankan dirinya sebagai bangsa yang pernah "besar" dalam segala bidang.

Entah mengapa, bila diperhatikan bersama semenjak reformasi yang digelorakan hampir 10 tahun yang lalu, bangsa ini bukannya semakin baik keadaannya, tetapi cenderung semakin buruk. Lihat saja bagaimana bangsa ini tidak pernah lagi mencapai juara umum atau minimal 2 besar dalam pesta olahraga antarbangsa Asia Tenggara (Sea Games), atau bagaimana banyaknya budaya bangsa yang diklaim sepihak oleh negara tetangga dan serumpun kita, Malaysia atau bagaimana satu persatu daerah kita lepas (dimulai dari lepasnya Timor-Timur, kemudian yang terkini adalah lepasnya P. Sipadan dan P. Likitan).

Menjadi suatu pertanyaan penting bagi kita semua, masihkah bangsa ini memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Mahapatih Gadjah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa atau semangat Bung Karno ketika memproklamirkan kemerdekaan? Jangan-janga semangat itu sudah hampir tidak ada lagi seiring dengan semakin apatisnya masyarakat banyak dengan keadaan yang ada saat ini.

Pada dasarnya semangat itu tergantung pada dua hal pokok (biasanya hal ini digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya mencapai tujuan bersama), yaitu (1) kepemimpinan itu sendiri, dan (2) motivasi.

Secara terinci dan singkat dapat dijelaskan sebagai berikut bagaimana seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bila ternyata semangat itu sendiri tidak tercermin dalam kepemimpinan pemimpinnya?

Bagaimana mungkin seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bilamana pemimpin yang telah dipilihnya ternyata hanya pintar bermain kata-kata tanpa mau bekerja, hanya sibuk menjaga image pribadinya, atau hanya sibuk melontarkan pertanyaan kepada bawahannya? Bukankah tugas pemimpin adalah bekerja dan bukan bertanya?

Atau bagaimana mungkin seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bilamana ternyata tidak ada konsistensi dalam perkataan dan perbuatan atau tidak seia sekatanya orasi dan janji yang sering diungkapkan dengan pelaksanaannya?

Selanjutnya bagaimana mungkin seseorang (kelompok orang yang dipimpin) akan bersemangat bilamana ternyata tidak ada yang memotivasi dirinya untuk melakukan yang terbaik? Ketika ternyata mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata bukannya penghargaan (rewards) dalam bentuk apa pun (dalam arti luas) yang diperoleh, melainkan beban kesulitan hidup yang semakin mendera dari hari demi hari. Tentu bukannya semangat yang ada, tetapi "semaput" alias "megap-megap".

Bangsa ini memerlukan seorang seperti Gajah Mada, Bung Karno atau Rudy Hartono yang baru. Semangat ibarat sayap ajaib yang bisa membawa kita kemana saja. Berkat semangat satu kompi serdadu bisa mengalahkan satu batalion musuh yang jumlahnya sangat besar. Semangat adalah faktor penentu yang dicari setiap pemimpin. Semangat adalah bulldozer yang bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Semoga bangsa ini dapat segera keluar dari kegelapan menuju cahaya gemerlap. Amin…

Budiarto Shambazy dalam opininya di Harian Kompas, 11 Desember 2007 menyampaikan bahwa bangsa ini sedang menderita penyakit sistemik": sistemnya tak keliru, manusianya yang amburadul.

Jadi "penyakit sistemik" itulah yang mengakibatkan keambrukan di berbagai bidang kehidupan. Strukturnya benar, kulturnya salah.

Seperti kata pepatah, "Suara penyanyinya yang sumbang, bukan lagunya yang jelek". Meminjam kiasan politik yang populer di Amerika Serikat, "It’s the mentality, stupid!"

Penyakit sistemik mewabah karena bangsa kehilangan daya saing. Daya saing menurun karena bangsa ini tidak patuh pada aturan alam, aturan hukum, sampai ke aturan main.

KPK benar, tetapi pimpinannya payah. Partai pilar demokrasi, tetapi DPR-nya busuk.

Kemacetan terjadi bukan karena jalan kurang panjang atau jumlah mobil kebanyakan, tetapi pengendara enggak tahu aturan. Moral turun bukan karena gaya hidup konsumerisme, tetapi karena pemimpin gagal jadi teladan.

Selanjutnya Budiarto Shambazy memberikan solusi berkenaan hal ini yaitu bahwa bangsa ini perlu terapi kejut.

Kaisar Meiji melakukan pembaruan melalui restorasinya. Mao Zedong melancarkan revolusi kebudayaan untuk membuang apel-apel busuk dari keranjang.

Mikhail Gorbachev mencanangkan glasnost dan perestroika untuk merubuhkan Tirai Besi. Mahathir Mohamad mengampanyekan "Malaysia Boleh" untuk memajukan puaknya.

Tugas pemimpin berbuat, bukan malah bertanya. 

Dari opini tersebut di atas, pada dasarnya ada dua hal yang patut digarisbawahi yaitu bahwa bangsa ini (1) telah kehilangan keteladanan dari para pemimpinnya, dan (2) tugas pemimpin adalah berbuat dan bukan malah bertanya.

Keteladanan itu terkait bahwa ternyata pemimpin yang dipilih oleh lebih dari 60% warga negara Indonesia tenyata dalam pelaksanaan kepemimpinannya lebih banyak bertanya atau bahkan cenderung untuk menjaga image daripada melakukan tindakan nyata. Tanpa adanya tindakan nyata dari pemimpin, tentunya semua janji yang diungkapkan pada saat kampanye pilpres yang lalu akan dianggap sebagai janji-janji kosong. Benarlah kiranya ungkapan "Memang lidah tak bertulang". Begitu mudah janji diungkapkan untuk selanjutnya diingkari.

Semoga saja hal ini tidak akan terjadi dalam pilpres mendatang. Sebab bilamana hal ini terjadi, apalah gunanya pilpres dilakukan….